PKS-PPP: Keberhasilan Perda Kota Layak Anak Balikpapan Butuh Dukungan Anggaran

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Fraksi gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Kota Layak Anak. Namun demikian, mereka menegaskan bahwa kesuksesan penerapan Perda ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan kebijakan nyata yang berpihak pada anak.

Dalam rapat paripurna yang digelar di Grand Senyiur Hotel Balikpapan pada Senin, 14 April 2025, juru bicara fraksi, Arisanda, menekankan bahwa pengesahan Perda ini harus dibarengi dengan langkah konkret, bukan hanya berhenti pada tataran legal formal.

“Perda ini tidak boleh berhenti pada aspek legal formal saja. Kita butuh komitmen nyata dari pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang berpihak pada perlindungan dan pemenuhan hak anak,” ujar Arisanda.

Fraksi PKS-PPP menyoroti pentingnya alokasi anggaran khusus untuk memperkuat program perlindungan anak berbasis masyarakat. Mereka menekankan bahwa petugas perlindungan perempuan dan anak di tingkat lokal harus didukung penuh karena berada di garis depan dalam pencegahan kekerasan, edukasi tumbuh kembang anak, hingga penanganan stunting.

Arisanda juga mengingatkan bahwa program seperti makan bergizi gratis memang bermanfaat, namun belum menyentuh keseluruhan kebutuhan anak-anak. Ia menilai perlindungan anak harus diperluas ke bidang pendidikan karakter, perlindungan dari kekerasan digital, serta penguatan partisipasi anak dalam kebijakan publik.

Fraksi PKS dan PPP mengingatkan bahwa Perda Kota Layak Anak memiliki lima tujuan utama: melindungi hak anak, meningkatkan kualitas hidup, mencegah eksploitasi dan kekerasan, mendorong partisipasi anak, serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dengan penuh keyakinan, Fraksi PKS dan PPP menyatakan menerima dan menyetujui pengesahan Perda ini, namun tetap menyerukan agar implementasinya diwujudkan secara serius.

“Kita ingin Balikpapan benar-benar menjadi kota yang ramah anak, bukan hanya dalam dokumen hukum, tapi juga dalam praktik nyata di lapangan,” pungkas Arisanda. (ADV/DPRD Balikpapan)