‘Pijit Kepala’, Badai Efisiensi Terjang Even 3 Negara

Catatan: Sarkowi V Zahry

Hari ini, Sabtu (15 Maret 2025), saya menghadiri undangan buka puasa bersama sahabat-sahabat seniman dan budayawan yang tergabung dalam Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kaltim. Bukber kali ini bukan di sekretariat atau di warung kopi seperti biasanya bagi kalangan seniman dan budayawan, tetapi ternyata di hotel—tepatnya di Ruang Segiri, Hotel Mesra Internasional, Samarinda.

Saya sempat melontarkan pertanyaan candaan kepada Ketua DKD Kaltim, Buya Syafril Teha Noer, dan Bang Hamdani, “Hebatnya DKD ini, di saat era defisit dan efisiensi serta adanya larangan mengadakan acara di hotel, malah buat buka bersama di hotel.” Apa jawaban sang ketua? Dengan bercanda pula, ia berkata, “Tadinya mau bukber di komunitas ladang. Tapi, kami pikir selama ini para seniman dan budayawan sudah biasa menderita, sekali-kali kita bahagiakan dengan bukber di hotel.”

Tentu saja, bukan uang pemerintah yang digunakan. Ternyata, ada tujuan khusus di balik acara ini.

Dan memang, ternyata yang hadir lengkap. Bukber ini ternyata (lagi) bukan sekadar acara buka puasa biasa, tetapi juga merupakan konsolidasi persiapan pelaksanaan pertemuan sastrawan dan budayawan lintas negara satu pulau, yaitu Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, khususnya tiga negara: Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Acara ini bertajuk Dialog Serantau Borneo-Kalimantan (DSBK), sebuah agenda rutin dua tahunan sekali. Kaltim dipilih sebagai tuan rumah yang ternyata telah diputuskan pada kegiatan serupa di Brunei Darussalam sebelumnya.

Obrolan bukber pun diwarnai dengan “pijit kepala”. Para seniman dan budayawan curhat kepada saya selaku anggota Komisi IV DPRD Kaltim. Pasalnya, acara yang sudah dipersiapkan dengan anggaran melalui Dinas Pendidikan Kaltim terkena “badai” rasionalisasi dan efisiensi. Padahal, anggaran awal saja sudah tidak cukup, eh ternyata malah dipangkas separuhnya.

BU SEKDA, BAPPEDA, DINAS PENDIDIKAN, HARUSNYA…

Saat rapat Badan Anggaran DPRD Kaltim dan TAPD beberapa waktu lalu, saya termasuk yang mengingatkan agar rasionalisasi anggaran dilakukan dengan cermat. Saya sampaikan bahwa perlu dipertimbangkan untuk tidak memangkas anggaran kegiatan yang sudah terjadwal lama serta mengundang delegasi luar daerah, bahkan negara lain. Ini menyangkut nama baik Kaltim sebagai tuan rumah. Apalagi, anggarannya tidak tergolong besar—hanya Rp1,5 miliar dibandingkan dengan kesan baik yang akan diterima daerah ini. Tidak sebesar dan bahkan tidak seujung kuku anggaran untuk even Lomba Lari di Berau yang diadakan Pemprov Kaltim beberapa waktu lalu.

Saya berpendapat bahwa anggaran ini harus mendapat atensi dari Bu Sekda, Bappeda, dan Dinas Pendidikan Kaltim.

Kalau nantinya ternyata ada kebijakan untuk mengembalikan anggaran semula, saya akan menyatakan bahwa ternyata pejabat di daerah ini memiliki komitmen kuat untuk menjaga nama dan marwah daerah. Jika tidak, berarti… TERNYATA… (*)