
Gubernur Rudy Mas’ud, Wagub Seno Aji dan Sekdaprov Sri Wahyuni membuka Kaltim Berzakat 2025. (ist)
Catatan Rizal Effendi
Gubernur dan Wakil Gubernur baru kita, Rudy Mas’ud dan Seno Aji (RS), tampak sangat bersemangat. Sejak dilantik serentak pada 20 Februari lalu dan mengikuti retret selama seminggu di Magelang, mereka langsung “ngegas” dalam menjalankan tugas.
Terinspirasi dari pengalaman di Magelang, Rudy berencana mengadakan program serupa di lingkungan Pemprov Kaltim. Pesertanya meliputi seluruh pejabat di Kantor Gubernur dan para kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Semoga bisa dilaksanakan setelah Ramadan,” ujarnya.
Namun, apakah program ini tidak tergolong pemborosan? Biaya untuk lokasi, konsumsi, hingga pakaian seragam perlu diperhitungkan. Rudy beralasan, program ini melatih disiplin, kekompakan, dan kerja sama, yang diharapkan memperkuat sinergi antar-SKPD dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik.
Wakil Gubernur Seno Aji menambahkan, sumber dana untuk retret ini berasal dari Corporate Social Responsibility (CSR). Jika benar, apakah penggunaan CSR untuk kegiatan internal pemerintahan sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan?
Selain itu, kepala SKPD kini harus selalu siaga di lantai 2 Kantor Gubernur, siap dipanggil kapan saja untuk menjelaskan program kerja mereka. Dalam rapat pertama, semua pejabat dilarang menggunakan ponsel. “Kita mau fokus, karena tugas kita melayani masyarakat Kaltim,” tegas Rudy.
Evaluasi Kinerja dan Kebijakan Keuangan
Rudy juga telah memanggil sejumlah direksi Perusahaan Daerah (Perusda), menyiratkan ketidakpuasannya terhadap kinerja mereka. Ia menuntut lebih banyak inovasi agar Perusda dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Struktur APBD Kaltim 2025 mencakup pendapatan daerah sebesar Rp20,1 triliun dan belanja daerah Rp20,95 triliun, dengan defisit sekitar Rp850 miliar. Separuh pendapatan tersebut berasal dari PAD, sekitar Rp10,3 triliun. Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni menyebutkan, hasil pemangkasan anggaran menghasilkan dana Rp2,5 triliun yang dapat di-refocusing dalam APBD 2025. Sekitar Rp1 triliun dari dana tersebut bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk mendukung program 100 hari kerja Rudy-Seno, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Konsistensi Program Gratispol
Rudy-Seno kerap mengeluarkan pernyataan terkait program Gaspol (Gratis Pol). Namun, beberapa kebijakan mereka mulai terlihat kurang konsisten. Misalnya, program sekolah gratis dari SMA hingga S3 yang awalnya untuk semua, kini tidak mencakup mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar daerah atau luar negeri. Mereka tetap bisa mendapatkan beasiswa, tetapi skemanya berbeda dari Gratispol.
Sejak kampanye, Rudy-Seno menekankan program yang inklusif dan merata, bukan sistem beasiswa yang dianggap pilih kasih. Namun, kini ada batasan usia dan klasifikasi program studi, yang berpotensi membatasi akses pendidikan.
Menjaga Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN
Keberhasilan Rudy-Seno tidak hanya diukur dari Gaspol, tetapi juga dari komitmen mereka terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rudy berada dalam lingkaran pemerintahan dinasti, dengan dua kakaknya di DPRD Kaltim (Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua dan Hj Syahariah Mas’ud sebagai anggota), istrinya Hj Syarifah Suraidah di DPR RI, serta kakaknya Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan.
Meski dinasti politik tidak dilarang, sejarah menunjukkan potensi KKN yang tinggi dalam sistem ini. Hasanuddin menegaskan bahwa DPRD akan tetap profesional dan independen dalam menjalankan tugasnya. Namun, apakah kenyataan nanti akan sejalan dengan pernyataan tersebut?
Rudy sendiri adalah pengusaha kaya dengan kekayaan sekitar Rp183 miliar, menempatkannya di posisi keempat dalam daftar gubernur terkaya di Indonesia. Ada dua kemungkinan bagi pemimpin kaya: mereka bisa lebih bersih karena tidak perlu mencari keuntungan pribadi, atau justru lebih lapar kekuasaan.
Menarik untuk melihat bagaimana Rudy menghindari praktik KKN, terutama dalam pengelolaan proyek pemerintahan dan peran keluarganya dalam kebijakan daerah. Mantan Gubernur Kaltim, Isran Noor, misalnya, dikenal menjaga jarak dari bisnis pemerintahan dan melarang anak-anaknya terlibat dalam proyek pemerintah.
Mutasi Pejabat dan Pembentukan Dream Team
Rudy-Seno kemungkinan segera melakukan mutasi pejabat, mengingat ada empat SKPD yang saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) dan beberapa pejabat yang akan pensiun tahun ini. Mendagri Tito Karnavian telah mengizinkan kepala daerah baru untuk melakukan rotasi tanpa harus menunggu enam bulan.
Rudy memastikan seleksi pejabat dilakukan secara objektif. Namun, dalam praktiknya, lelang jabatan atau uji kompetensi sering kali dapat dikondisikan. Kita akan melihat apakah penunjukan pejabat nanti lebih berdasarkan objektivitas atau kepentingan tertentu.
Kegiatan Keagamaan dan Fokus Pembangunan SDM
Rudy dan keluarga dikabarkan akan menunaikan ibadah umrah dalam waktu dekat. Bersama Seno, ia aktif dalam Safari Ramadan ke berbagai masjid. Baru-baru ini, Rudy juga meninjau pengembangan Kaltim Kariangau Terminal (KKT) di Balikpapan dan menghadiri acara Kaltim Berzakat.
Dalam pidato perpisahan dengan Pj Gubernur Akmal Malik, Rudy menegaskan bahwa Kaltim harus fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) selain sumber daya alam (SDA). “Kaltim tidak ingin seperti dinosaurus yang punah karena tidak bisa beradaptasi,” katanya.
Yang jelas, Kaltim harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi contoh buruk pemerintahan. Jangan sampai pemimpinnya semakin makmur, tetapi rakyatnya tetap kesulitan. (*)