
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dugaan praktik kecurangan dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp193 triliun mendapat perhatian serius dari Komisi II DPRD Kota Balikpapan.
Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Jafar Sidik, menegaskan bahwa pengusutan kasus ini harus dilakukan secara tuntas agar masyarakat tidak lagi menjadi korban dari praktik curang yang terjadi dalam sistem distribusi BBM.
“Ini bukan sekadar masalah teknis, tetapi sudah menyangkut kepercayaan publik terhadap sistem distribusi BBM kita. Jika dugaan ini benar, maka negara dan masyarakat menjadi korban dari permainan yang tidak bertanggung jawab,” tegas Jafar, Jum’at (28/2/2025).
Jafar menjelaskan bahwa dalam beberapa laporan yang diterima, ada indikasi bahwa BBM yang didistribusikan ke masyarakat tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini berpotensi merusak kendaraan dan alat transportasi yang mengandalkan bahan bakar berkualitas.
Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya mafia BBM yang mengatur sistem distribusi sehingga masyarakat dirugikan dengan harga yang tidak sesuai kualitas.
“Praktik ini merugikan banyak pihak, terutama masyarakat pengguna BBM. Jika distribusi BBM tidak diawasi dengan ketat, maka kita akan terus melihat kasus serupa terjadi,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Balikpapan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina dan instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi serta mencari solusi terbaik dalam menangani kasus ini.
“Kami ingin tahu sejauh mana pengawasan yang telah dilakukan oleh Pertamina dan apa langkah konkret yang akan diambil untuk memastikan bahwa kasus ini tidak berulang di masa depan,” tambahnya.
Jafar juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan distribusi BBM dan mengawasi lebih ketat jalur distribusi dari hulu hingga ke hilir.
“Kalau sistem distribusi BBM kita ketat dan transparan, tidak akan ada ruang bagi oknum yang ingin mencari keuntungan dengan cara yang curang,” tegasnya.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan memastikan masyarakat mendapatkan keadilan serta kualitas BBM yang sesuai dengan standar. (*/ADV/DPRD Balikpapan)