Komisi IV DPRD Balikpapan Kawal Kasus Upah Lembur Pekerja PT G4S Services

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal kasus keterlambatan pembayaran upah lembur empat tenaga keamanan PT G4S Services. Hingga kini, perusahaan tersebut belum memenuhi kewajiban pembayaran sebesar Rp230 juta kepada pekerja, meskipun telah ada anjuran resmi dari Dewan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Timur.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan memastikan hak-hak pekerja tetap terpenuhi.

“Kami mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas hak pekerja, terutama tenaga kerja lokal, sesuai dengan kesepakatan dan anjuran pemerintah kota maupun provinsi,” ujar Gasali, Selasa (25/2/2025).

Serikat Pekerja Nasional (SPN) melaporkan bahwa perusahaan terus menghindari pembayaran meskipun telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian. Salah satu langkah yang sudah ditempuh adalah pertemuan tripartit dengan Dinas Ketenagakerjaan. Namun, PT G4S Services masih belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.

Komisi IV DPRD Balikpapan telah mengirimkan undangan kepada pihak perusahaan untuk menghadiri pertemuan klarifikasi. Sayangnya, undangan pertama tidak mendapat respons dengan alasan pemberitahuan yang dianggap terlalu mendadak.

“Kami mengakui undangan pertama memang mendadak, tetapi ini adalah persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan. Kami akan memanggil ulang dan berharap perusahaan tidak lagi menghindar,” tegas Gasali.

DPRD menegaskan bahwa jika perusahaan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka langkah hukum akan dipertimbangkan sebagai upaya terakhir untuk memastikan hak pekerja terpenuhi.

Selain itu, DPRD juga mendesak Dinas Ketenagakerjaan agar memperketat pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga keamanan. Dengan demikian, kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang.

“Kami akan terus mengawal kasus ini hingga selesai. Jika perusahaan terus mengabaikan kewajibannya, kami tidak akan segan merekomendasikan langkah hukum lebih lanjut,” pungkasnya.

DPRD berharap PT G4S Services segera membayar hak pekerja dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Jika perusahaan tetap mengabaikan aturan, maka langkah tegas dari pemerintah dan DPRD akan segera diambil. (ADV/DPRD Balikpapan)