
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Pemerintah pusat telah menginstruksikan penghematan anggaran untuk tahun 2024-2025 sebagai bagian dari strategi pengelolaan fiskal yang lebih efisien. Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Taqwa, menilai kebijakan ini sebagai langkah yang harus disikapi dengan bijak agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal.
Menurut Taqwa, efisiensi anggaran tidak berarti mengurangi pelayanan publik, melainkan memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara lebih efektif.
“Kita tidak boleh melihat penghematan ini sebagai hambatan. Justru ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola anggaran, sehingga setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” ujar Taqwa, Kamis (20/2/2025).
Ia menambahkan bahwa DPRD Balikpapan siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam menentukan program prioritas yang tetap bisa berjalan tanpa terganggu oleh kebijakan penghematan.
“Kami akan duduk bersama untuk menyusun skala prioritas yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan program strategis pemerintah daerah,” tambahnya.
Selain itu, Taqwa juga menyoroti efektivitas pelantikan serentak kepala daerah yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk efisiensi anggaran yang nyata, karena mengurangi pengeluaran yang biasanya dialokasikan untuk seremoni pelantikan di setiap daerah.
“Pelantikan ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara bisa dilakukan dengan lebih bijak. Dana yang seharusnya digunakan untuk seremoni besar di berbagai daerah kini bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting,” jelasnya.
Meski ada kebijakan penghematan, Taqwa memastikan bahwa pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap menjadi prioritas. DPRD akan terus mengawasi agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat dan tetap berfokus pada peningkatan kesejahteraan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpihak pada rakyat. Penghematan harus dilakukan dengan pendekatan yang cermat, sehingga program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya.
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, diharapkan pembangunan di Balikpapan dapat berjalan lebih optimal dan merata, memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
(*/ADV/DPRD Balikpapan)