
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi III DPRD Kota Balikpapan mengingatkan pengembang properti dan perusahaan konstruksi untuk tidak mengabaikan prosedur perizinan sebelum melakukan aktivitas pengupasan lahan. Dewan menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap aturan guna mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, khususnya banjir dan kerusakan tata ruang kota.
Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa izin merupakan aspek fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap pengembang sebelum memulai proyek.
“Izin itu sesuatu yang sebelumnya dilarang, tapi setelah keluar izin, diperbolehkan. Jadi kalau belum ada izinnya, berarti melanggar,” tegas Oddang kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Menurutnya, terdapat enam izin utama yang harus dikantongi oleh pengembang sebelum dapat melakukan aktivitas pengupasan lahan. Tanpa izin yang jelas, maka proyek bisa dihentikan dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Oddang juga menyoroti lemahnya pengawasan dari aparat kelurahan dan kecamatan terkait aktivitas pembukaan lahan ilegal. Ia menilai bahwa pihak pemerintah daerah harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan izin oleh pengembang.
“Kelurahan dan kecamatan seharusnya menjadi pihak yang paling pertama mengetahui adanya aktivitas pengupasan lahan. Jika mereka lalai dalam pengawasan, maka dampaknya bisa meluas, termasuk banjir dan permasalahan lingkungan lainnya,” ungkapnya.
Salah satu dampak yang paling sering terjadi akibat pengupasan lahan yang tidak sesuai aturan adalah meningkatnya risiko banjir. Ketika lahan dibuka tanpa mempertimbangkan aspek drainase dan daerah resapan air, maka potensi bencana lingkungan semakin besar.
DPRD Balikpapan berharap adanya kerja sama lebih erat antara pengembang, pemerintah, dan masyarakat dalam memastikan proyek-proyek pembangunan tidak merusak keseimbangan lingkungan dan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi kota ini.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)