Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adi Negara. *(adv/ist)

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Halili Adi Negara, mengaku kecewa dengan respons yang diterima saat meninjau permasalahan jalan di Perumahan Wika. Pertemuan yang seharusnya menjadi wadah dialog justru berubah menjadi situasi yang kurang kondusif akibat sikap sebagian warga yang dinilai tidak menghargai proses diskusi.
Halili menjelaskan bahwa DPRD hadir sebagai mediator dalam permasalahan jalan yang telah berstatus sebagai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Kedatangan DPRD bertujuan untuk mencari solusi terbaik bagi warga sekitar dan memastikan bahwa fasilitas umum tersebut dapat digunakan secara optimal.
“Kami datang untuk berdiskusi dan mencari solusi agar jalan ini bisa dimanfaatkan secara lebih luas. Tapi yang terjadi, justru ada perlakuan yang tidak menghargai proses dialog ini,” ujar Halili dalam keterangannya pada Senin (17/2/2025).
DPRD Kota Balikpapan telah menjadwalkan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperbaiki penerangan jalan serta mengevaluasi kondisi infrastruktur di Perumahan Wika. Menurut Halili, langkah-langkah konkret sudah disiapkan, namun reaksi warga yang dinilai berlebihan justru menghambat upaya penyelesaian masalah ini.
“Kami sudah menyiapkan langkah-langkah konkret. Tapi kalau situasinya seperti ini, tentu tidak akan produktif. Semua pihak harus bersikap bijak dalam menyampaikan aspirasi,” tegasnya.
Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, DPRD telah menerima laporan mengenai kondisi jalan di Perumahan Wika yang membutuhkan perbaikan, terutama dalam aspek penerangan jalan dan perbaikan akses. Banyak warga yang mengeluhkan minimnya fasilitas tersebut, terutama bagi mereka yang menggunakan jalan tersebut untuk aktivitas sehari-hari.
Namun, alih-alih mendukung solusi yang ditawarkan DPRD dan pemerintah kota, situasi diskusi yang tidak kondusif justru menghambat jalannya komunikasi dan pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Meski menghadapi tantangan dalam proses dialog, Halili memastikan bahwa DPRD tetap berupaya menyelesaikan masalah ini demi kepentingan bersama. Ia berharap masyarakat dapat lebih terbuka dalam berdialog agar permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan tanpa ketegangan yang tidak perlu.
“Kami tetap mendukung upaya penyelesaian masalah ini. Namun, warga juga harus memahami bahwa kerja sama dan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar solusi bisa ditemukan lebih cepat,” tambahnya.
DPRD juga mengingatkan bahwa dalam setiap penyelesaian masalah infrastruktur, harus ada komunikasi yang konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya. Dengan dialog yang terbuka dan sikap yang lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi, penyelesaian masalah bisa berjalan lebih cepat dan efektif.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, DPRD akan terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna mempercepat perbaikan jalan, penerangan, serta infrastruktur lainnya di kawasan tersebut.
“Kami akan tetap mengawal persoalan ini agar mendapatkan solusi terbaik. Semua pihak harus bersinergi agar kepentingan umum bisa diutamakan,” pungkas Halili.
Dengan adanya komunikasi yang lebih baik antara warga dan pemerintah, diharapkan permasalahan jalan di Perumahan Wika dapat segera terselesaikan dan masyarakat mendapatkan akses infrastruktur yang lebih layak. (Nur/ADV/DPRD Balikpapan)


Kebakaran Subuh Hanguskan 8 Bangunan di Liang Ilir, 12 KK Kehilangan Rumah: Damkar Terkendala Kurangnya Koordinasi Warga
Tiga Bangunan Hangus Terbakar di Sri Bangun, Damkar Kota Bangun Bergerak Cepat Padamkan Api
Dukungan Baru untuk Damkar Kota Bangun, Tingkatkan Kecepatan Penanganan
Kepala Pos Damkarmatan Kota Bangun Sambut Positif Bantuan Sarana Penyelamatan
Damkar Tabang Ajak Petani Kurangi Pembakaran Lahan demi Lingkungan yang Lebih Aman
Akses Jalan Kayu Jadi Kendala, Damkarmatan Muara Muntai Nilai Viar Lebih Efisien Dibanding Komodo
Permudah Urusan SIM hingga STNK, Polantas Menyapa Jadi Andalan Satlantas Kukar
Pinjaman Rp820 Miliar Kukar Dipertanyakan, Bupati: untuk Bayar Rekanan dan Jaga Ekonomi
Puncak Nyepi Caka 1948 di Kerta Buana, Bupati Kukar Tekankan Harmoni dan Persatuan Umat
Aksi Mahasiswa Diwarnai Kekecewaan, Pemkab Kukar Jelaskan Ketidakhadiran Bupati