DPRD Balikpapan Bahas Langkah Konkret Penertiban Billboard Ilegal dalam RDP

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Penertiban billboard ilegal kembali menjadi perhatian DPRD Kota Balikpapan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin, Komisi I DPRD bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas langkah-langkah strategis untuk menertibkan reklame yang melanggar aturan tata kota dan berpotensi membahayakan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menegaskan bahwa billboard ilegal harus segera ditindak agar tidak semakin mengganggu estetika dan keselamatan publik.

“Banyak laporan dari masyarakat terkait billboard yang tidak memiliki izin atau dipasang tidak sesuai tata ruang. Ini harus segera ditangani untuk menjaga ketertiban dan estetika kota,” ujar Yono, Senin (17/2/2025).

Dalam rapat tersebut, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan turut memberikan masukan mengenai permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan reklame di Balikpapan.

Kepala Satpol PP Kota Balikpapan, Arif Rahman, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memiliki daftar billboard ilegal yang harus segera ditertibkan. Namun, ia menekankan bahwa diperlukan koordinasi dengan pihak terkait agar proses eksekusi berjalan lebih lancar dan tidak menimbulkan konflik dengan pemilik reklame.

“Kami akan melakukan penertiban secara bertahap, dengan prioritas pada billboard yang membahayakan pengguna jalan dan mengganggu ketertiban umum,” jelasnya.

Selain aspek legalitas, DPRD juga menyoroti pentingnya penataan reklame agar tidak merusak wajah kota. Billboard yang dipasang sembarangan dianggap mengurangi daya tarik kota dan menciptakan kesan semrawut.

“Penertiban ini bukan hanya soal hukum, tetapi juga bagaimana kita menjaga estetika kota agar tetap nyaman bagi masyarakat dan wisatawan,” kata Yono.

DPRD berkomitmen untuk mengawal proses penertiban ini agar berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang mematuhi regulasi. Dengan koordinasi yang lebih baik antarinstansi, diharapkan Balikpapan bisa menjadi kota yang lebih tertata dan nyaman untuk semua warganya.

(Nur/ADV/DPRD Balikpapan)