
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan bahwa dibutuhkan regulasi khusus yang mengatur penyelenggaraan pondok pesantren di Balikpapan. Pernyataan ini didasarkan pada meningkatnya jumlah pondok pesantren di kota ini, yang naik dari 11,6% pada tahun 2018 menjadi 13,8% pada tahun 2023 dari total pesantren di Kalimantan Timur.
Menurut Iwan Wahyudi, pertumbuhan jumlah pesantren menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama. Namun, hingga kini belum ada regulasi spesifik yang mengatur berbagai aspek pesantren, termasuk fasilitas, sistem pendidikan, serta sumber pendanaan. Tanpa regulasi yang jelas, pesantren masih mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas, pembiayaan, dan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah.
Oleh karena itu, DPRD mendorong percepatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Dalam Raperda yang tengah disusun, terdapat berbagai aspek penting yang akan diatur, seperti ketentuan pendirian pondok pesantren, perencanaan dan pengembangan pesantren, sistem pembinaan dan pengawasan, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung pesantren.
Dengan adanya regulasi ini, pesantren di Balikpapan diharapkan tidak hanya berkembang dari segi jumlah, tetapi juga dalam aspek infrastruktur, tenaga pendidik, dan kualitas pendidikan. DPRD juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang jelas dari pemerintah daerah, serta peluang kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga sosial untuk mendukung keberlangsungan pesantren.
“Dengan adanya peraturan ini, pondok pesantren di Balikpapan diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga mampu mencetak lulusan yang siap bersaing di dunia kerja dan memiliki keterampilan sosial yang baik,” tutup Iwan Wahyudi. Pemerintah Kota Balikpapan dan DPRD berharap Raperda ini dapat segera dibahas dan disahkan, mengingat peran pesantren yang semakin penting dalam membangun karakter generasi muda.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)