
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti dugaan penyimpangan dalam distribusi LPG 3 kg, terutama yang diduga dilakukan oleh oknum pangkalan dan pengecer. Dugaan praktik curang ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar dengan menghadirkan Pertamina Patra Niaga dan Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.
Dalam pertemuan tersebut, terungkap bahwa kuota LPG 3 kg untuk Balikpapan sebenarnya mencukupi, tetapi harga di lapangan melonjak akibat dugaan penyimpangan distribusi.
Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan kuota LPG melalui Pertamina, dengan distribusi yang dilakukan melalui 11 agen resmi ke 794 pangkalan di seluruh Balikpapan. Setiap pangkalan menerima sekitar 694 tabung LPG per bulan.
“Jika distribusi ini berjalan dengan benar, seharusnya tidak ada kelangkaan LPG di masyarakat,” ujar Taufik, Rabu (12/2/2025).
Namun, DPRD menemukan indikasi bahwa beberapa pangkalan tidak menjual LPG langsung kepada masyarakat sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Sebaliknya, mereka menahan stok atau menjual ke pengecer dengan harga lebih tinggi, yang menyebabkan harga di tingkat pengecer melonjak tajam.
Akibatnya, lanjut Taufik, harga LPG 3 kg di masyarakat melambung jauh dari HET yang telah ditetapkan, sehingga membebani warga kurang mampu yang sangat bergantung pada gas bersubsidi ini.
Untuk mengatasi masalah ini, DPRD meminta pengawasan lebih ketat dari Pertamina dan Dinas Perdagangan, termasuk pengawasan langsung terhadap pangkalan yang diduga bermain dalam distribusi.
“Kami mendorong adanya sanksi tegas bagi pangkalan yang terbukti melakukan praktik curang, termasuk pencabutan izin usaha jika diperlukan,” tambah Taufik.
Selain itu, DPRD juga mengajak masyarakat untuk melaporkan indikasi penyimpangan distribusi LPG di wilayah mereka, agar pemerintah bisa segera mengambil tindakan.
Dengan adanya pengawasan lebih ketat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan LPG 3 kg bersubsidi dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran, serta harga tetap stabil sesuai kebijakan pemerintah.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)