DPRD Balikpapan Minta Sanksi Tegas bagi Pangkalan Nakal, Harga LPG 3 Kg Naik Tajam

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan meminta agar pengawasan distribusi LPG 3 kg lebih diperketat, setelah adanya temuan dugaan permainan harga di tingkat pangkalan dan pengecer.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar bersama Dinas Perdagangan, Pertamina Patra Niaga, dan LSM Lidik, DPRD menemukan bahwa kuota LPG untuk Balikpapan mencukupi, tetapi harga di tingkat pengecer melonjak hingga Rp80.000 per tabung, jauh dari harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp20.000–Rp22.000.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menyebut bahwa sistem distribusi LPG harus lebih diawasi untuk mencegah penyimpangan.

“Jika dihitung, jumlah pangkalan dan tabung yang didistribusikan seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masalahnya ada di sistem distribusi yang harus diawasi lebih ketat,” ujar Taufik, Rabu (12/2/2025).

DPRD menemukan indikasi bahwa beberapa pangkalan menahan stok atau menjual LPG kepada pengecer dengan harga lebih tinggi, yang menyebabkan harga di tingkat masyarakat naik drastis.

DPRD meminta Pertamina dan Dinas Perdagangan untuk memberikan sanksi tegas kepada pangkalan yang terbukti melakukan praktik curang, termasuk pencabutan izin usaha jika perlu.

Selain itu, DPRD juga mendorong sistem pengawasan yang lebih transparan, seperti penggunaan teknologi digital untuk memantau distribusi LPG secara langsung, guna memastikan bahwa LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami ingin agar setiap pangkalan diawasi ketat, dan pelanggaran yang terjadi diberikan sanksi berat. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, maka lonjakan harga seperti ini akan terus berulang,” kata Taufik.

Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas bagi pelaku penyimpangan, DPRD berharap harga LPG 3 kg dapat kembali stabil, sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh kebutuhan energi bersubsidi.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)