
Rapat Dengar Pendapat (RDP). *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan meminta Pertamina dan Pemerintah Kota Balikpapan untuk segera melakukan sinkronisasi data penerima LPG 3 kg, guna memastikan distribusi gas bersubsidi benar-benar tepat sasaran.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri oleh Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik). Salah satu permasalahan utama yang dibahas adalah ketidaksesuaian data penerima manfaat gas LPG 3 kg, yang menyebabkan subsidi sering kali tidak sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, menegaskan bahwa terdapat tiga kategori penerima LPG bersubsidi, yaitu rumah tangga kurang mampu, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Namun, ia menemukan bahwa pendataan penerima dari kategori rumah tangga masih belum optimal, sehingga membuka celah bagi pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan subsidi ini.
“Kami melihat adanya ketidaksesuaian dalam pendataan penerima LPG bersubsidi, khususnya untuk kategori rumah tangga. Oleh karena itu, kami meminta agar Pemerintah Kota dan Pertamina segera menyinkronkan data penerima manfaat. Dengan begitu, distribusi LPG 3 kg dapat lebih terkontrol dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Fauzi, Rabu (12/2/2025).
DPRD menekankan bahwa kelangkaan LPG 3 kg di Balikpapan bisa diminimalisir jika data penerima lebih akurat. Fauzi menyebut bahwa salah satu penyebab utama kelangkaan adalah lemahnya sistem pendataan, yang menyebabkan pembelian gas bersubsidi tidak terkontrol dengan baik.
Sebagai solusi, DPRD merekomendasikan agar data penerima diperbarui secara berkala, sehingga lebih sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Selain itu, DPRD juga mendorong adanya pengawasan yang lebih ketat dalam distribusi LPG bersubsidi. Fauzi menegaskan bahwa penyaluran gas 3 kg harus benar-benar diawasi agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak atau disalahgunakan oleh oknum tertentu.
“Kami berharap dengan adanya sinkronisasi data, distribusi LPG 3 kg di Balikpapan bisa lebih efektif dan tidak ada lagi laporan mengenai kelangkaan atau ketidaktepatan sasaran penerima. Langkah ini penting agar subsidi yang diberikan oleh pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil,” tambahnya.
DPRD Balikpapan berkomitmen untuk terus mengawal proses sinkronisasi data ini agar segera terealisasi. Mereka juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk agen dan pangkalan LPG, untuk lebih transparan dalam distribusi gas bersubsidi.
Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 kg, serta subsidi yang diberikan oleh pemerintah bisa benar-benar bermanfaat bagi warga yang berhak.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)