
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Aguslimin. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menyoroti pembongkaran bak sampah di Kelurahan Gunung Sari Ulu (GSU) yang dilakukan tanpa adanya solusi pengganti yang jelas.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Aguslimin, menilai langkah tersebut bisa menimbulkan masalah baru bagi warga sekitar, terutama dalam pengelolaan sampah rumah tangga.
Menurutnya, seharusnya ada alternatif pengganti sebelum fasilitas tersebut dibongkar. Ia menyebutkan bahwa solusi berupa kontainer sampah memang telah dirancang, tetapi ia ingin memastikan bahwa masyarakat setuju dengan alternatif tersebut sebelum dilakukan penghapusan fasilitas lama.
“Saya mau izin dulu ke masyarakat, apakah mereka setuju dengan solusi kontainer sampah. Jangan sampai dibongkar dulu sebelum ada penggantinya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (10/2/2025).
Aguslimin mengungkapkan bahwa bak sampah yang dibongkar sebelumnya digunakan oleh warga di empat RT, yaitu RT 21, 22, 23, dan 24. Keberadaannya sangat penting karena tidak semua rumah memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang memadai.
Namun, meskipun belum ada solusi pengganti yang jelas, fasilitas tersebut tetap dibongkar, sehingga membuat warga kesulitan membuang sampah.
Dalam upayanya mencari solusi, Aguslimin mengaku telah melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan terkait perizinan dan lokasi penempatan bak sampah baru.
“Saya sudah bicara dengan Pak Lurah, kenapa dibongkar padahal belum ada solusi. Seharusnya tunggu dulu solusi baru dibongkar,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini harus mempertimbangkan dampak sosial yang bisa timbul. Jika tidak ada fasilitas pengganti yang jelas, warga kemungkinan besar akan membuang sampah sembarangan, yang berpotensi menyebabkan masalah kebersihan dan kesehatan lingkungan.
Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keputusan terkait fasilitas umum harus dilakukan dengan transparansi dan koordinasi yang baik, agar tidak menimbulkan penolakan dari masyarakat yang justru bisa memperumit permasalahan sampah di Balikpapan.
Dengan adanya perhatian dari DPRD, diharapkan pemerintah daerah segera mencari solusi terbaik agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan sampah.
(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)