Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri Pastikan Efisiensi Anggaran Tetap Jaga Pembangunan

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan komitmen Dewan bersama Pemerintah Kota untuk menerapkan efisiensi dalam penggunaan anggaran daerah. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja operasional dan penyesuaian program di APBN serta APBD Tahun Anggaran 2025.

Alwi menekankan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar kebijakan mendadak akibat Inpres, melainkan prinsip yang sudah diterapkan dalam penyusunan program daerah sejak awal. Namun, dengan adanya arahan dari pemerintah pusat, DPRD dan Pemkot Balikpapan kini semakin berhati-hati dalam menentukan skala prioritas program pembangunan.

“Tanpa adanya instruksi pun, kita mengutamakan efisiensi dalam penyusunan program. Dengan adanya Inpres ini, berarti kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menentukan skala prioritas,” ujar Alwi dalam keterangannya pada Sabtu (8/2/2025).

Sebagai tindak lanjut, DPRD bersama Pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan evaluasi terhadap seluruh program yang telah direncanakan untuk Tahun Anggaran 2025. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran benar-benar dialokasikan secara efektif dan efisien. Beberapa program strategis berpotensi mengalami pemangkasan anggaran atau bahkan dibatalkan jika dianggap kurang mendesak atau tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.

“Kami harus bekerja keras untuk menyiasati kondisi ini. Beberapa kegiatan yang sudah diprogramkan mungkin harus dikurangi atau bahkan dihapus. Ini yang perlu segera didiskusikan dengan Pak Wali Kota,” jelasnya.

Namun, Alwi juga menegaskan bahwa efisiensi ini tidak boleh menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, ada sejumlah program prioritas yang tetap harus berjalan karena dampaknya yang sangat besar bagi kesejahteraan warga.

DPRD memastikan bahwa program yang bersifat vital dan strategis, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan air bersih, penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan layanan publik, akan tetap berjalan meskipun kebijakan efisiensi diterapkan.

“Infrastruktur tetap menjadi fokus utama. Kita tidak bisa menunda pembangunan jalan, drainase, dan fasilitas publik lainnya yang sangat dibutuhkan masyarakat. Begitu juga dengan sektor pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan,” kata Alwi.

Ia juga menyoroti pentingnya sektor ekonomi kreatif dan pariwisata sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di Balikpapan. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan upaya mempertahankan geliat perekonomian lokal.

DPRD dan Pemkot Balikpapan akan mencari solusi inovatif untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang terbatas. Salah satu strategi yang akan diterapkan adalah memanfaatkan skema kerja sama dengan pihak swasta dan investor untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki potensi keuntungan jangka panjang.

“Kita bisa menggunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau mencari alternatif pembiayaan lain agar pembangunan tetap berjalan meskipun anggaran daerah harus dikurangi,” ujarnya.

Selain itu, efisiensi juga akan diterapkan dalam belanja operasional pemerintah. Biaya perjalanan dinas, rapat, dan pengadaan barang yang tidak terlalu mendesak akan dikurangi agar anggaran dapat lebih difokuskan pada program-program prioritas.

DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar kebijakan efisiensi ini tetap memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mematuhi arahan pemerintah pusat. Mereka akan terus berkoordinasi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak merugikan warga dan tetap mendukung pertumbuhan serta pembangunan kota.

“Kami akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan ini tidak sampai merugikan masyarakat. Harapannya, kita tetap bisa menjalankan program-program prioritas dengan anggaran yang lebih efisien,” tutup Alwi.

Dengan langkah-langkah strategis yang sedang disusun, diharapkan Balikpapan tetap mampu berkembang meskipun menghadapi tantangan pengurangan anggaran. Pemerintah daerah dan DPRD terus berusaha mencari solusi terbaik agar kebijakan efisiensi ini tetap sejalan dengan kepentingan masyarakat. (*/ADV/DPRD Balikpapan)