
Hutan mangrove di Kelurahan Margomulyo. *(adv/ist)
Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan mengkritik minimnya perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) terhadap pengembangan sektor pariwisata. Sekretaris Komisi II DPRD, Taufik Qul Rahman, menilai kebijakan Pemkot masih berfokus pada pajak perhotelan dan hiburan tanpa menggali potensi wisata lain yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita dituntut untuk meningkatkan PAD, tapi pemerintah kota tidak memberikan perhatian yang cukup untuk sektor wisata. Mereka hanya fokus pada pajak perhotelan, pajak hiburan, dan destinasi pantai, padahal banyak potensi lain yang bisa dikembangkan,” ujar Taufik.
Menurutnya, salah satu destinasi yang berpotensi besar adalah hutan mangrove di Kelurahan Margomulyo, yang bisa dikembangkan menjadi wisata edukasi dan ekowisata. Selain itu, sektor wisata kuliner dan edukatif, seperti industri pembuatan tahu dan tempe, juga memiliki peluang besar untuk menarik wisatawan.
Ia juga membandingkan Balikpapan dengan kota lain seperti Yogyakarta, yang berhasil mengoptimalkan pariwisata sebagai sumber utama PAD. Menurutnya, jika Pemkot tidak segera membuat kebijakan yang berpihak pada pengembangan wisata, Balikpapan akan terus tertinggal.
“Kita punya banyak potensi, tapi kalau pemerintah tidak memiliki pola pikir jangka panjang, sampai kapan pun Balikpapan hanya akan menjadi kota jasa tanpa menghasilkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat,” tambahnya.
DPRD mendesak Pemkot Balikpapan agar segera mengambil langkah strategis guna mengoptimalkan sektor pariwisata, sehingga dapat menjadi sumber ekonomi baru yang berkelanjutan bagi daerah. (Yud/ADV/DPRD Balikpapan)