DPRD Balikpapan Desak Penguatan Perlindungan Perempuan dan Anak, Kasus Kekerasan Kian Meningkat

Sambaranews.com, BALIKPAPAN – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Balikpapan kembali meningkat di tahun 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Balikpapan, hingga 30 November 2024 telah tercatat 218 kasus.

Jenis kasus yang paling banyak terjadi adalah kekerasan seksual, dengan jumlah mencapai 124 kasus.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Muhammad Najib, meningkatnya jumlah laporan kasus kekerasan ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya korban yang berani bersuara.

“Ini perkembangan yang cukup baik karena artinya masyarakat sudah lebih sadar untuk melaporkan, tetapi ini juga menunjukkan bahwa kekerasan masih menjadi masalah besar yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).

Najib menegaskan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam mencegah kekerasan. Lingkungan yang aman dan harmonis bisa membantu menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Ini kembali ke keluarga dan perhatian dari lingkungan sekitar, terutama tokoh masyarakat. Keluarga harus menjaga lingkungannya agar tetap aman. Selain itu, dinas terkait juga harus lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai kebutuhan keluarga. Bisa jadi, kekerasan dalam keluarga terjadi akibat faktor ekonomi dan permasalahan lainnya,” tuturnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi terkait ketahanan keluarga, termasuk bagaimana cara mengenali tanda-tanda kekerasan pada anak dan perempuan agar bisa ditindaklanjuti sejak dini.

Untuk menghadapi permasalahan ini, Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketahanan Keluarga. Regulasi ini mengatur berbagai aspek, mulai dari pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan, hingga persiapan bagi calon pasangan menikah.

“Dalam perda tersebut, kita sudah mengatur bagaimana ketahanan keluarga bisa dibangun sejak awal. Ini mencakup akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari kekerasan,” jelas Najib.

Selain itu, perda ini juga menekankan perlunya peran tokoh masyarakat, guru, dan tenaga kesehatan dalam membantu membangun lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan perempuan.

DPRD Balikpapan mendesak agar perda ini segera diterapkan dengan lebih efektif, termasuk *mengawasi implementasi program-program yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.

“Kami ingin memastikan bahwa perda ini bukan hanya sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar bisa melindungi perempuan dan anak dari kekerasan,” tutupnya.

Dengan komitmen bersama antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat, diharapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan secara signifikan di masa mendatang.

(Yud/ADV/DPRD Balikpapan)