
Mohammad Sukri, Ketua JMSI Kaltim dan Umi Fadilatul Laili, Kepala Bidang Kemenham Kaltim.
Sambaranews.com, SAMARINDA – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Mohammad Sukri, melakukan kunjungan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenham) Kaltim pada Senin, 20 Januari 2025.
Kunjungan ini bertujuan memperkuat sinergi antara JMSI Kaltim dan pemerintah untuk mendukung program Asta Cita yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenham Kaltim, Umi Fadilatul Laili, yang didampingi sejumlah staf, memaparkan berbagai program strategis yang diusung lembaganya, terutama terkait pemenuhan HAM di wilayah Kaltim.
“Kami sangat senang dan bersyukur atas kunjungan JMSI Kaltim. Harapannya, kerja sama ini dapat mengoptimalkan penyampaian informasi penting dari program-program Kemenham kepada masyarakat luas,” ujar Umi Laili.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) generasi kelima sesuai Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Ranham ini berfokus pada pemenuhan hak empat kelompok prioritas: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.
“Ranham bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, melaksanakan kewajiban mereka dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia (P5 HAM),” jelas Umi Laili.
Ia menambahkan, pelaporan program ini dilakukan setiap caturwulan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.
Salah satu isu yang disoroti adalah pemberdayaan ekonomi perempuan kepala keluarga. “Pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan, sosialisasi, dan fasilitas pengembangan diri bagi perempuan kepala keluarga,” kata Umi Laili.
Perhatian juga diberikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk pentingnya pendampingan hukum yang memadai dan pengalokasian anggaran yang jelas.
“Kami mendorong pemerintah daerah memastikan setiap kantor pelayanan publik memenuhi standar inklusivitas, seperti guiding block, alat bantu braille, kursi roda, dan toilet ramah disabilitas,” tambahnya.
Umi Laili menekankan pentingnya peran media dalam mendukung pemenuhan HAM melalui penyebarluasan informasi program-program strategis Kemenham.
“Melalui sinergi dengan media, Kemenham Kaltim berharap masyarakat lebih teredukasi mengenai hak-hak mereka dan turut mendukung pelaksanaan program-program HAM di wilayah,” katanya.
Ketua JMSI Kaltim, Mohammad Sukri, menyambut baik kerja sama tersebut. Ia berharap sinergi ini mampu mendorong sosialisasi program-program Kemenham Kaltim kepada masyarakat serta memberikan masukan kepada pemerintah.
“Misal program kesehatan, hak asasi manusia bagi anak yang tersandung hukum, minoritas yang membutuhkan Kemenham bersama mereka,” jelas Sukri.
Ia juga menyoroti pentingnya pemantauan makan bergizi gratis (MBG), program terbaru yang menjadi perhatian publik. Sukri berharap program ini berjalan optimal dan mendukung Asta Cita Presiden.