Pemkab Kukar Berikan Pendampingan UMKM untuk Akses Modal Lebih Mudah

Sambaranews.com, Kukar – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus berkomitmen untuk mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui berbagai program pendampingan yang intensif. Pendampingan ini bertujuan untuk mempermudah pelaku UMKM mendapatkan akses permodalan yang lebih luas dan memperkuat daya saing produk mereka di pasar lokal dan global.

Pendampingan yang diberikan Pemkab Kukar tidak hanya berupa pelatihan manajemen bisnis, tetapi juga membantu pelaku usaha dalam pengurusan berbagai izin penting seperti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Nomor Induk Berusaha (NIB), serta Sertifikat Halal dan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Semua izin ini sangat dibutuhkan untuk membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang mereka hasilkan.

Sri Herlidawati, Kepala Bidang Kerjasama dan Permodalan Dinas Koperasi dan UMKM Kukar, menjelaskan bahwa program pendampingan ini dilakukan di berbagai wilayah di Kabupaten Kukar agar pelaku UMKM dari berbagai kecamatan dapat merasakan manfaatnya.

“Kami memfasilitasi pelatihan di banyak titik di Kukar, di mana para pelaku UMKM dapat belajar langsung tentang bagaimana cara mengurus izin usaha, termasuk NPWP dan NIB, yang merupakan langkah awal untuk memperluas jangkauan usaha mereka,” ujar Sri.

Sri juga menambahkan bahwa selain membantu mengurus izin usaha, program ini memberikan pelatihan tentang cara meningkatkan kualitas produk, sehingga para pelaku UMKM bisa bersaing di pasar yang lebih luas.

“Pendampingan ini bertujuan agar pelaku usaha dapat mengakses pasar yang lebih besar dan mendapatkan modal usaha yang lebih mudah,” ujarnya.

Salah satu aspek yang sangat diperhatikan oleh Pemkab Kukar adalah pentingnya sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor makanan dan minuman. Sertifikat halal akan memberi nilai tambah bagi produk tersebut, sehingga dapat lebih diterima di pasar global. Selain itu, Pemkab Kukar juga memberikan dukungan dalam pengurusan izin BPOM untuk memastikan produk-produk UMKM memenuhi standar kesehatan dan keamanan.

Sebagai tambahan, Pemkab Kukar juga memberikan akses ke program Kredit Kukar Idaman (KKI), yang memberikan pinjaman modal tanpa bunga kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat. Program ini dirancang untuk membantu UMKM mendapatkan modal dengan mudah, tanpa harus khawatir dengan beban bunga yang sering kali menjadi kendala dalam pengembangan usaha.

“Dengan adanya program KKI, kami berharap pelaku UMKM di Kukar dapat mengakses permodalan lebih mudah dan meningkatkan kualitas produk mereka,” kata Sri.

Menurut Sri, salah satu kendala utama yang dihadapi UMKM di Kukar adalah keterbatasan akses terhadap permodalan.

“Banyak pelaku UMKM yang memiliki potensi, tetapi mereka kesulitan untuk mendapatkan modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Oleh karena itu, kami memberikan berbagai fasilitas untuk membantu mereka agar bisa mengembangkan usaha mereka dengan lebih baik,” tambahnya.

Pemkab Kukar optimis bahwa dengan adanya pendampingan ini, jumlah UMKM yang memiliki izin lengkap dan dapat bersaing di pasar yang lebih luas akan meningkat. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah, menciptakan lapangan kerja baru, dan mengurangi angka pengangguran di Kukar.
(adv)